Beranda/Layanan/Siteplan Perumahan

Pengesahan Siteplan Perumahan untuk Pengembang

Pendampingan pengembang menyusun dan mengesahkan siteplan perumahan di pemerintah daerah, dengan perhatian khusus pada prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang nantinya diserahkan ke pemda.

Ringkasan layanan

Untuk

Pengembang perumahan & klaster

Instansi

Dinas perkim / PUPR / DPMPTSP

Fokus

Kavling, jalan, PSU, RTH

Hasil

Siteplan yang disahkan

Gambaran

Kenapa Siteplan Perumahan Harus Disahkan

Siteplan perumahan yang disahkan menjadi pegangan resmi tata letak kawasan: batas lahan, pembagian kavling, jalan, saluran, fasilitas umum, dan ruang hijau. Dokumen ini dipakai untuk proses PBG, pemecahan sertifikat, pemasaran unit, hingga penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.

Tanpa siteplan yang sah, pengembang berisiko menghadapi sengketa pemanfaatan lahan, revisi besar di tengah pembangunan, dan kesulitan saat mengajukan pembiayaan.

Fokus penilaian

Hal yang Biasanya Diperiksa Dinas

  • Kesesuaian peruntukan lahan dengan KKPR/KRK
  • Proporsi PSU terhadap luas lahan sesuai perda
  • Lebar dan hierarki jalan lingkungan
  • Arah aliran drainase dan sumur resapan
  • Ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial
  • Garis sempadan jalan, sungai, atau saluran
  • Ketersediaan lahan makam sesuai ketentuan daerah

Hasil kerja

Yang Kami Siapkan untuk Pengembang

Siteplan perumahanTata letak kavling, jalan, dan fasilitas dalam satu lembar berskala.

Tabel kavling & PSUNomor, luas, dan tipe kavling serta rekap proporsi PSU.

Rencana drainaseSaluran, arah aliran, dan resapan air hujan.

Rencana utilitasAir bersih, listrik, PJU, persampahan, dan air limbah.

Berkas permohonanFormulir dan surat pernyataan yang diminta dinas.

PendampinganAsistensi, revisi, dan pengambilan hasil pengesahan.

Persiapan

Berkas yang Umumnya Diminta

  • Surat permohonan dari pengembang
  • Legalitas pengembang: NIB dan akta perusahaan
  • KTP penanggung jawab
  • Sertifikat tanah atas nama pengembang
  • KKPR atau KRK yang menyatakan peruntukan perumahan
  • Dokumen lingkungan sesuai skala kegiatan
  • Surat pernyataan kesanggupan penyerahan PSU
  • Gambar siteplan yang ditandatangani pemohon

Daftar ini adalah persyaratan yang umum diminta. Setiap kabupaten/kota bisa menambah atau mengurangi berkas, jadi kami cocokkan dulu dengan ketentuan di lokasi Anda.

Tahapan

Langkah Menuju Pengesahan

Penyusunan siteplan

Gambar disusun memenuhi ketentuan teknis dan aturan daerah.

Kelengkapan berkas

Seluruh dokumen pendukung diperiksa sebelum diajukan.

Pengajuan

Permohonan masuk ke dinas yang berwenang.

Penilaian teknis

Dinas menilai aspek tata ruang, lingkungan, dan sosial.

Pengesahan

Siteplan disahkan dan menjadi dasar PBG serta penyerahan PSU.

Dasar hukum

Regulasi Perumahan yang Berlaku

  • UU No. 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanBerlaku · diubah UU No. 6 Tahun 2023
  • PP No. 14 Tahun 2016 jo. PP No. 12 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan PermukimanPP 12/2021 berstatus berlaku
  • Permendagri No. 9 Tahun 2009tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di DaerahMasih dirujuk perda PSU terbaru
  • PP No. 16 Tahun 2021Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung — gambar situasi dan rencana tapak termasuk data teknis permohonan PBGAcuan prosedur PBG & SLF
  • Perda & peraturan kepala daerah setempatketentuan teknis rencana tapak, proporsi PSU, garis sempadan, dan intensitas bangunan yang berbeda di tiap kabupaten/kotaDicek untuk setiap lokasi

Tanya jawab

Pertanyaan Pengembang tentang Siteplan Perumahan

Berapa proporsi PSU yang harus disediakan?

Proporsi PSU ditetapkan masing-masing pemerintah daerah melalui perda, sehingga angkanya bisa berbeda antardaerah. Kami menghitung proporsi PSU berdasarkan ketentuan di lokasi proyek Anda sebelum siteplan diajukan.

Apakah siteplan perumahan harus disahkan sebelum PBG?

Di banyak daerah, ya. Siteplan yang sudah disahkan menjadi dasar pengajuan PBG untuk unit-unit rumah di kawasan tersebut. Kami cek urutan yang berlaku di daerah Anda.

Bagaimana jika rencana kavling berubah setelah disahkan?

Perubahan dilakukan melalui revisi siteplan. Lihat layanan replanning siteplan kami untuk proses perubahan setelah pengesahan.

Apakah PSU harus diserahkan ke pemerintah daerah?

Ya. Pengembang wajib menyerahkan PSU perumahan kepada pemerintah daerah sesuai siteplan yang telah disetujui. Karena itu tata letak PSU perlu dirancang dengan benar sejak awal.

Siapkan Siteplan Perumahan Anda dengan Benar Sejak Awal

Kirim lokasi, luas lahan, dan rencana jumlah unit. Kami bantu hitung kebutuhan PSU dan susun langkah pengesahannya.

Layanan terkait: Penggambaran rencana siteplan · Pengesahan blokplan perumahan · Replanning siteplan